Pemadanan Data Kependudukan / Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Data Kependudukan untuk membantu perangkat daerah/instansi dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang dimilikinya. Melalui mekanisme ini, data milik perangkat daerah/instansi dicocokkan dengan Data Kependudukan untuk mengetahui kesesuaian data tersebut.

Pelaksanaan pemadanan dilakukan melalui kerja sama antara perangkat daerah/instansi dengan Dispendukcapil Kota Kediri yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Setelah kerja sama terjalin, perangkat daerah/instansi menyampaikan data yang dimilikinya kepada Dispendukcapil untuk dilakukan proses pemadanan. Dispendukcapil Kota Kediri hanya melakukan proses pemadanan dan tidak memberikan atau menyerahkan Data Kependudukan kepada perangkat daerah/instansi.

Hasil pemadanan selanjutnya disampaikan kepada perangkat daerah/instansi sebagai bahan verifikasi dan validasi terhadap data yang dimilikinya, sesuai dengan tujuan dan ketentuan kerja sama.

Pemanfaatan Hak Akses Data Kependudukan digunakan oleh perangkat daerah/instansi untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data kependudukan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing. Hak akses diberikan melalui metode Card Reader, Web Service, Web Portal, dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan tujuan pemanfaatan yang telah disetujui.

Pemberian hak akses dilakukan melalui mekanisme permohonan pemanfaatan Data Kependudukan. Perangkat daerah/instansi mengajukan permohonan kepada Dispendukcapil Kota Kediri, kemudian dilakukan verifikasi dan permohonan diteruskan kepada Ditjen Dukcapil untuk proses telaah dan verifikasi. Setelah memperoleh persetujuan, Dispendukcapil Kota Kediri bersama pengguna menyusun dokumen pemanfaatan, antara lain Perjanjian Kerja Sama (PKS), petunjuk teknis, SPTJM, NDA, dan dokumen penunjukan Jarkomdat.

Selanjutnya, Dispendukcapil Kota Kediri mengusulkan User ID pengguna kepada Ditjen Dukcapil dengan melampirkan dokumen pemanfaatan. Setelah proses verifikasi selesai dan User ID diberikan, perangkat daerah/instansi dapat menggunakan hak akses sesuai tujuan, kewenangan, dan ketentuan pemanfaatan yang telah disetujui.

Hak akses bukan merupakan pemberian atau penyerahan database Data Kependudukan, melainkan kewenangan untuk melakukan pemanfaatan Data Kependudukan sesuai tujuan yang telah disetujui.