Pencatatan Sipil

I.      PERSYARATAN PENCATATAN AKTE KELAHIRAN TEPAT WAKTU DI BAWAH 60 HARI
  1. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tersedia di Kecamatan atau Kelurahan)
  2. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan (Asli)
  3. Fotokopi KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu)
  4. Fotokopi Kartu Keluarga (NIK Anak harus sudah masuk dalam KK)
  5. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri
  6. Melampirkan fotokopi KTP dua orang saksi dari keluarga dekat
  7. Surat Keterangan Pelapor Kelahiran dari RT/RW dan Kelurahan
  8. Surat Kuasa bermaterai cukup, bagi yang pelaporannya dikuasakan
 
 
II.      PERSYARATAN AKTE KELAHIRAN TERLAMBAT DI ATAS 60 HARI DAN SETERUSNYA 
  1. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tersedia di Kecamatan atau Kelurahan)
  2. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan (Asli)
  3. Fotokopi KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu)
  4. Fotokopi Kartu Keluarga (NIK Anak harus sudah masuk dalam KK)
  5. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan, Isbat dari Pengadilan Agama, putusan atau penetapan Pengadilan Negeri
  6. Melampirkan fotokopi KTP dua orang saksi dari keluarga dekat
  7. Surat Keterangan Pelapor Kelahiran dari RT/RW dan Kelurahan
  8. Surat Kuasa bermaterai cukup, bagi yang pelaporannya dikuasakan
 
Persyaratan Khusus:
*Berita Acara kepolisian dan Surat Keterangan Medis bagi anak yang tidak diketahui asal usul keberadaan orang tuanya
*Kutipan akta Kelahiran Ibu bagi anak yang lahir di luar perkawinan
 
LAMANYA PEMBUATAN 8 (DELAPAN) HARI KERJA

I.    PENCATATAN KEMATIAN DILAKUKAN DENGAN MEMENUHI SYARAT BERUPA :

  1. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Surat Keterangan Kematian dari Dokter/Rumah Sakit (Para Medis)
  3. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah Setempat
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akte Perkawinan
  5. Fotokopi Akta Kelahiran yang meninggal dunia
  6. Fotokopi KK dan KTP yang meninggal dunia
  7. Fotokopi Surat Kewarganegaraan/ganti nama yang meninggal dunia
  8. Melampirkan fotokopi KTP dua orang saksi dari keluarga dekat
  9. Surat Kuasa bermaterai bagi pelaporannya dikuasakan
  10. Fotokopi KTP pelapor yang masih berlaku
II.    PENCATATAN KEMATIAN DILAKUKAN DENGAN TATA CARA:
  1. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor (2) kepada PEtugas registrasi di kantor Desa/ Kelurahan untuk diteruskan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana;
  2. Kepala desa/lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
  3. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
  4. Instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
  5. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisili sebagaimana dimaksud mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

I.    PENCATATAN PERKAWINAN DILAKUKAN DENGAN MEMENUHI SYARAT BERUPA:

  1. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  2. Surat keterangan perkawinan/pemberkatan dari pemuka agama, dan pemuka penghayat kepercayaan;
  3. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan ; 
  4. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP suami dan isteri;
  5. Kutipan Akta Kelahiran suami dsn isteri;
  6. Pas Foto suami dan isteri;
  7. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
II.   PENCATATAN PERKAWINAN DILAKUKAN DENGAN TATA CARA:
  1. Pasangan suami isteri mengisi formulir pencatatan sipil pada UPTD instansi Pelaksana atau pada Instansi
  2. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan AKta Perkawinan;
  3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri;
  4. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya.

Macam Surat Keterangan.

Dalam hal untuk keperluan tertentu dinas dapat menerbitkan surat keterangan. Surat Keterangan meliputi:

  1. Rekes/ pengantar ke Pengadilan Negeri untuk permohonan akta kelahiran dan kematian bagi yang terlambat pengurusannya.
  2. Keterangan belum pernah menikah bagi yang beragama non Islam.
  3. Pengesahan perjanjian Nikah bagi yang beragama non Islam.
  4. Persetujuan penerbitan kutipan akta bagi yang beragama non Islam.
  5. Pengumuman perkawinan bagi yang beragama non Islam.
  6. Surat Keterangan lain apabila diperlukan.

PERSYARATAN.

  • Mengisi Formulir permohonan.
  • KK dan KTP pemohon.
  • Surat Pengantar dari kelurahan.
  • Foto copy Akta Pencatatan Sipil.

PROSEDUR.

Pemohon berkewajiban :

  • Mengisi formulir.
  • Melampirkan persyaratan.

Dinas berkewajiban :

  • Menerima dan meneliti berkas.
  • Mendaftar dalam agenda Surat Keterangan.
  • Menerbitkan Surat Keterangan.
  • Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari.
  • Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari.
  • Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari.
  • Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari.
  • Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari.

I.    PENCATATAN PERCERAIAN DILAKUKAN DENGAN TATA CARA

  1. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan AKta Perkawinan;
  2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mancatat pada register AKTA atau UPTD Instansi PElaksana mencatat pada Register AKTA Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register AKTA Perkawinan dan mencabut Kutipan AKTA Perkawinan serta menerbitkan Kutipan AKTA perceraian;
  3. Kutipan KATA Perceraian sebagaimana yang dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami isteri yang bercerai;
  4. Instansi Pelaksana atau UPTD instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dihuruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi PElaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.