Tupoksi

post by Admin on 15-07-2019

Pasal 4 (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas memiliki fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; b. pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; d. pelaksanaan administrasi kedinasan; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 5 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran; b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran; c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat; d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
6
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 6 Sub Bagian Umum dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas : a. melaksanakan tata usaha surat menyurat; b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan urusan rumah tangga; d. melaksanakan manajemen aset; e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol; f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi; g. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain; h. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran; i. menyiapkan usulan Anggaran; j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan; k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; l. menyusun laporan pelaksanaan program; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
Pasal 7 Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan usulan anggaran kegiatan; b. mengelola keuangan; c. melaksanakan pembukuan; d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.
7
Bagian Ketiga Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pasal 8 (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kependudukan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan, pemantauan dan monitoring serta pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran pendaftaran; b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9 Seksi Identitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk; b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan identitas penduduk; c. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan instansi terkait penyelenggaraan pendaftaran penduduk ; e. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah; f. melakukan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); g. melakukan penerbitan biodata penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Tempat Tinggal; dan
8
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 10 Seksi Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang pindah datang penduduk; b. merumuskan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kreteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala daerah; c. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pindah datang penduduk; d. membuat analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan; e. melakukan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah; f. membuat laporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah; g. melakukan penataan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kuantitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala daerah; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan yang sesuai dengan tugasnya.
Pasal 11 Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas :
9
a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang pendataan penduduk; b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk; c. melaksanakan pendataan penduduk; d. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pendataan Penduduk; e. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pendataan penduduk; f. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan identifikasi pendataan penduduk; g. melaksanakan penatausahaan dokumen pendataan penduduk; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pasal 12 (1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pencatatan sipil. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil; b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; f. pelaksnaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
Pasal 13 Seksi Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang kelahiran; b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran; c. melaksanakan sosialisasi kebijakan teknis pencatatan sipil bidang kelahiran; d. melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran; e. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran; f. melaksanakan penerbitan Akta kelahiran; g. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan kelahiran dari Luar Negeri. h. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan identifikasi dan dokumentasi kelahiran; i. melaksanakan penatausahaan dokumen kelahiran; j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelahiran; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 14 Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang perkawinan dan perceraian; b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; c. melaksanakan sosialisasi kebijakan teknis pencatatan sipil bidang perkawinan dan perceraian; d. melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; e. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; f. melaksanakan penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian; g. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan pelaporan perkawinan yang terlambat pelaporannya;
11
h. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan perkawinan dan perceraian dari Luar Negeri. i. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan identifikasi dan dokumentasi perkawinan dan perceraian; j. melaksanakan penatausahaan dokumen perkawinan dan perceraian; k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkawinan dan perceraian; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 15 Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan perencanaan program dan kebijakan teknis dibidang Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian ; b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pelayanan pencatatan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian ; c. melaksanakan pelayanan pencatatan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dalam sistem administrasi kependudukan skala daerah; d. melaksanakan koordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; e. melaksanakan pencatatan dan pemberian surat keterangan laporan dan kematian di luar negeri; f. melaksanakan dan pemengendalikan kegiatan identifikasi dan dokumen data Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; g. melaksanakan penatausahaan dokumen Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan pencatatan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12
Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Pasal 16 (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksnaan kebijakan dibidang pengelolaan administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 17 Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :
13
a. melaksanakan penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah; b. melaksanakan koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah; c. melaksanakan penataan jaringan dan pranata komputer dengan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ditingkat kelurahan, kecamatan, dan kota; d. menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan administrasi kependudukan; e. melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); f. melaksanakan pembangunan replica data kependudukan di daerah; g. melaksanakan pembangunan bank data kependudukan daerah; h. melaksanakan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan dan kota; i. melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) baik secara konvensional, pelayanan mobil keliling maupun secara online melalui aplikasi layanan administrasi kependudukan; j. menyajikan dan diseminasi informasi penduduk; k. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk kota; l. melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil; m. memantau dan mengevaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah; n. membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala daerah; o. mengawasi atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala daerah; dan p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 18 Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas : a. melaksanakan pengolahan dan pelaporan data base kependudukan secara berjenjang;
14
b. merumuskan penyajian hasil pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi; c. melaksanakan pengendalian operator tingkat kota maupun tingkat kecamatan; d. mengendalikan tugas operator pengolahan, penyajian data teknologi informasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah; e. melaksanakan penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil secara periodik; f. melaksanakan pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan skala daerah; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 19 Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas : a. menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan; b. melaksanakan penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antara lembaga pemerintah dengan non pemerintah pada skala daerah; c. melaksanakan peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan baik secara konvensional maupun secara online sesuai perkembangan teknologi informasi; d. menetapkan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala daerah; e. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi hasil kerjasama dan peningkatan inovasi pelayanan administrasi kependudukan baik secara konvensional maupun secara online sesuai perkembangan teknologi informasi kepada khalayak sasaran; f. melaksanakan pengaduan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM); dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.